You Are Here » Berita

Menyusun Hospital Bylaws Ternyata Tidak Mudah


Naskah ini diambil dari Suara Merdeka tanggal 27 Agustus 2002 Oleh: Rochmanadji Widajat
PENGERTIAN Hospital Bylaws (HBL) bagi rumah sakit (RS) di Indonesia relatif masih baru, sekitar 1 - 2 tahun belakangan ini. Wajar apabila terjadi perbedaan persepsi dan aspirasi di antara para pengambil keputusan serta pelaksanaannya di rumah sakit, (baik milik pemerintah pusat atau daerah), RS-Perjan maupun RS Swasta.
Adanya perbedaan pengertian, persepsi dan aspirasi tersebut, mengakibatkan terjadinya beberapa kesulitan dan kelambatan dalam tahap-tahap penyusunan HBL serta pemisahan substansi pokok HBL dari peraturan operasional RS.
Sebenarnya pengertian HBL sebagai "peraturan tertulis yang ditetapkan oleh penguasa RS setempat", telah dikemukakan di dalam beberapa kali seminar dan pertemuan-pertemuan berskala nasional, baik yang diselenggarakan oleh Depkes maupun Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi), termasuk Lokakarya Penyusunan HBL tahap-I yang diadakan Persi Cabang JawaTengah pada tanggal 12 - 13 Maret 2002 lalu. Persamaan persepsi dan aspirasi tentang HBL yang telah diterima secara umum adalah: pertama, untuk mengantisipasi adanya kasus-kasus internal dan eksternal yang makin meningkat di masa mendatang. Untuk itu diperlukan segera adanya "landasan hukum yang tertulis, jelas, dapat mengatur hubungan segi tiga yang seimbang antara pihak manajemen - pelanggan dalam - pelanggan luar, baik hak-hak maupun kewajibannya".
Dua, tujuan HBL pada prinsipnya melindungi hak dan kewajiban semua pihak ( manajemen, pelanggan luar dan dalam) secara seimbang, dalam rangka menuju pelayanan RS yang baik (good corporate and clinical governance).
Tiga, manfaat HBL merupakan pedoman baku bagi semua pihak, dapat sebagai perpanjangan tangan/ acuan hukum bagi pihak-pihak yang berselisih, dapat merupakan sarana peningkatan mutu pelayanan, serta merupakan salah satu syarat memperoleh sertifikat akreditasi RS tingkat lanjut.
Empat, fungsi HBL oleh karenanya harus dapat mengatur kewajiban dan kewenangan RS, hak dan kewajiban petugas RS dan pasien serta kewajiban RS terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.
Permasalahan timbul karena masih belum ada contoh HBL yang dapat diterima sebagai acuan umum serta adanya fokus masalah.
Fokus Masalah
Satu, HBL dalam bahasa Indonesia merupakan "Peraturan Intern RS" vs "Statuta RS". Hospital Bylaws atau Hospital By-laws, memuat peraturan dasar/ pokok atau kebijakan-kebijakan yang strategik, sehingga berlaku untuk umum. Barang siapa yang berhubungan dengan RS tersebut, Depkes RI menerjemahkan HBL sebagai "Peraturan Intern RS". Sedangkan Persi mengusulkan terjemahan HBL adalah "Status RS" mengacu PP tentang "Statuta RS Ciptomangunkusumo".
Dua, substansi HBL bukan "kumpulan peraturan operasio nal?" Perbedaan pokok antara HBL dan Peraturan Operasional adalah:
No. Perbedaan Pokok HBL PERP.OP
1. Substansi/ masalah yang diatur kebijakan/pokok kuklak, SOP, SK
2. Hubungan antara keduanya sifat makro menjelaskan/ mi-kro
3. Objek pengaturan peraturan bersifat umum lebih mengikat
4.Sistematika penulisan ditulis lebih dulu disusun kemudian sebagai dalam 1 buku, ada 5 bab Lampiran HBL
Substansi
Tiga, kebanyakan rumah sakit sepakat bahwa substansi pokok HBL terdiri atas corporate bylaws (Peraturan Umum Korporasi RS) yang mengatur perihal visi, misi, tujuan organisasi, struktur organisasi (dewan pengawas, direksi & staf, SPI dan organisasi pendukung lainnya), lengkap dengan hubungan dan tata laksana kerja, masalah SDM dan kebijakan pengaturan sumber daya lainnya.
Sedangkan substansi pokok lainnya, masih ada perbedaan pengertian: medical staff bylaws (seperti di AS dan negara-negara maju lainnya) atau clinical bylaws (gabungan antara medical, nurse and supporting staff bylaws) yang merupakan wacana yang berkembang di Indonesia saat ini.
Empat, siapa yang berwenang menetapkan HBL di RS Pemerintah, RS-Perjan, RS-swasta PT dan RS-Yayasan ?
Definisi hospital bylaws atau hospital by-laws adalah peraturan tertulis yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh penguasa RS setempat. Siapa penguasa RS setempat itu ? Untuk RS milik swasta (PT/ yayasan) maka yang berwenang menetapkan adalah Dewan Komisaris sebagai wakil pemilik, sehingga tidak ada masalah, sementara untuk RS milik Pemda maka yang ditunjuk berwenang adalah Kepala Biro Kesra atau Kadinkes setempat.
Siapa yang berwenang sebagai penguasa RS-Perjan: Dewan Pengawas atau Direktur Utama/ Direksi RS tersebut ?
Lima, sejauh mana pemerintah dan aparat penegak hukum mengakui HBL di rumah sakit. HBL harus dapat berfungsi secara legal dalam mencegah dan mengatasi persoalan-persoalan RS sehari-hari.
Untuk itu substansi HBL harus ditulis secara benar menurut hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga mungkin perlu dipikirkan apakah RS membutuhkan konsultasi dengan pakar hukum yang mengerti aspek perumahsakitan.
Untuk mengatasi kendala seperti tersebut di atas, hari ini dan besok (27 dan 28/8) semiloka pembahasan HBL II dilaksanakan oleh Persi Cabang Jawa Tengah berkerja sama dengan RS Dr Kariadi Semarang (18)
-Dokter Rochmanadji Widajat,SpA(K),MARS, direktur SDM RS Dr Kariadi Semarang

« Kembali

Support Online

Konsultasi Terbaru

  • Murhadi subowo

    RSUD kami type C,jumlah TT: 170, BOR:70,5, BOR kelas III: 68,2. Yang ingin kami tanyakan, kami berniat menambah jumlah tempat tidur perawatan anak mengingat kapasitasnya selalu overload sampai lorong, ...

  • joehar

    Saya mau bertanya, untuk rumah sakit perguruan tinggi negeri siapakah yang berhak mengajukan izin pendirian RS tipe D/C... Apakah cukup Rektor selaku UPT Kemenristek dikti/ harus pihak kementerian sen ...

  • Firstiawan

    Salam kenal

    Saya adalah kontraktor aplikatorcat lantai epoxy, yang membutuhkan jasa kami untuk ruang operasi silahkan huhungi kami di 082114787128 ...

  • Zakki

    Salam..sehat semua..?? Saya ingin menawarkan pengadaan SIMRS untuk pelayanan system informasi yang lebih mudah dah cepat untuk Rumah Sakit.. Thx

    081294473319 ...

  • indrajaya

    assalalmmualikum

    Selamat pagi pak, klien saya berencana mendirikan rumah sakit swasta, yg saya ingin tanyakan, apakah benar dlm pendirian rumah sakit swasta harus berbentuk PT? kalau bisa sekalian  ...

  • Diko

    Assalamu'alaikum, selamat siang admin...
    Mohon info mengenai pedoman dan rincian biaya dan pembuatan DED untuk pembangunan RS kelas D. Sebelumnya tanah dan bangunan yang ada digunakan untuk balai kes ...

  • Chris Japari

    Saya sangat serius untuk mendirikan RS di Jkt dan membutuhkan persh yang berpengalaman . sekiranya persh bpk berminat utk membantu kami menyiapkan FS nya. silahkan menghub saya pada kesempatan pertama ...

  • bekha

    salam sejahtera, saudara admin saya saalah satu dari pegawai di RSUD tipe B, kebetulan ini rencana akan merintis CSSD. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menentukan tarif dasar pelayanan CSSD? t ...

  • wenti

    Mohon dapat dikirimkan pedoman pembuatan dokumen FS dan MP, Rs. Sudah berjalan dan tipe D, hanya untuk perpanjangan butuh dokumen FS dan MP tolong kasih gambaran biayanya...trimakasih ...

  • rusdin

    Mohon contoh FS/plan , dan acuan penyusunan pola tarif RS pratama pak.. ...

Video